Cara Menghitung Pajak Penghasilan PPH 21

Bagi para karyawan yang mendapatkan gaji dan pekerjaan tetap tentunya sudah tidak asing dengan PPH 21 atau pajak penghasilan yang dibebankan pada pendapatan mereka. Namun banyak yang tidak menghiraukan mengenai pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan pph ini.

Perlu diketahui PPH adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Ini berarti bawah PPH 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Yang termasuk pada subyek pajak disini adalah pihak yang memperoleh penghasilan seperti karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji dan wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh 21).

Untuk yang ingin tahu lebih jelas bisa membaca poin-poin di bawah ini;

    • Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
    • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
    • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
    • Imbalan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
    • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Perhitungan PPh 21 2016 dengan PTKP 2016 Terbaru

Perhitungan PPH 21 yang terbaru sendiri keluar pada tahun 2016. Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

  1. Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
  2. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
  3. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Contoh Perhitungan PPH 21 2016

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.750.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,-. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh 21 bulan Januari adalah:

Gaji Rp 5.750.000,-
Pengurangan:

  1. Biaya Jabatan

5% x Rp 5.750.000,-

2.    Iuran Pensiun

Rp 287.500,-
Rp 200.000,-
Jumlah Pengurang Per Bulan Rp 487.500,-
Penghasilan Neto Sebulan Rp 5.262.500,-
Penghasilan Neto Setahun

(12 x Rp 5.262.500,-)

Rp 63.150.000,-
PTKP Setahun

  • Untuk Wajib Pajak Sendiri
  • Tambahan karena Menikah
Rp 54.000.000,-

Rp 4.500.000,-

 Rp 58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun

PPh Pasal 21 Terutang

(5% x Rp 4.650.000,-)

Rp 4.650.000,-

Rp 232.500,-

PPh Pasal 21 bulan Januari

(Rp 232.500,- : 12 bulan)

Rp 19.375,-

Sintia adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sintia merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sintia menerima gaji Rp 6.000.000,- per bulan.

Contoh 2

  1. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Sintia juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.

Hasilnya dalah sebagai berikut:

Gaji Pokok 6.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000,00
(ii) JKK 0.24% 14.400,00
JK 0.3% 18.000,00
Penghasilan bruto (kotor) 8.032.400,00
Pengurangan
1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00 401.620,00
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok 120.000,00
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada 60.000,00
(581.620,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.450.780,00
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00 89.409.360,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000,00
(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360,00
(vii) Pembulatan ke bawah 35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)
5% x 50.000.000,00 1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12 147.538,00

 

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 147.538,00 x 120% = Rp 177.046,00

 

Pada perhitungan PPh 21, tidak jarang yang menanyakan bagaimana perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang masuk atau keluar di tengah tahun. Berikut adalah penjelasan perhitungan PPh 21 untuk pertanyaan tersebut:

Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Keluar Tengah Tahun

Joni bekerja di PT Karya Abadi sejak tahun 2015 berstatus menikah dan mempunyai anak 1. Pada Agustus 2017 Joni mengundurkan diri dari PT Karya Abadi. Gaji Joni setiap bulan adalah Rp. 10.000.000, mendapat tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JKM dan JHT sebesar 0,24%, 0,30% dan 3,70% dari gaji pokok. BPJS Kesehatan sebesar 4% yang ditanggung perusahaan. Joni membayar JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan BPJS Kesehatan sebesar 1%. Berapa PPh 21 Joni tahun 2017 selama di PT Karya Abadi?

      1. Pajak per bulan selama tahun 2017:

Gaji Pokok: Rp. 10.000.000 x 12 = Rp. 120.000.000
BPJS TK:

JKK : (0,24% x Rp. 10.000.000) x 12 = Rp. 288.000
JKM : (0,30% x Rp. 10.000.000) x 12 = Rp. 360.000

BPJS KES: (4% x Rp. 8.000.000) x 12 = Rp. 3.840.000
(Karena basis pengali untuk BPJS Kesehatan lebih dari Rp. 8.000.000
maka pengali untuk BPJS Kesehatan menggunakan Rp. 8.000.000)

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 124.488.000
(hasil penjumlahan Gaji Pokok, BPJS TK, dan BPJS Kesehatan)

Pengurang
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 124.488.000 = Rp. 6.000.000
(Hasil dari biaya jabatan di atas Rp. 6.224.400 maka yang dipakai
adalah maksimal biaya jabatan setahun Rp. 6.000.000)
BPJS TK:

JHT: (2% x Rp. 10.000.000) x 12 = Rp. 2.400.000

Penghasilan Neto Setahun = Rp. 116.088.000
(hasil dari pengurangan Penghasilan Bruto Setahun dengan Pengurang)

PTKP K/1
Wajib Pajak Sendiri: Rp. 54.000.000
Status Menikah: Rp. 4.500.000
Tanggungan (1): Rp. 4.500.000

PTKP K/1 = Rp. 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Neto setahun: Rp. 116.088.000

PTKP K/1: Rp. 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 53.088.000
(hasil dari pengurangan Penghasilan Neto Setahun dengan PTKP K/1)

Pembulatan = Rp. 53.088.000
(hasil PKP dilakukan pembulatan ke bawah, misalnya: PKP = Rp. 53.088.753 maka Pembulatan = Rp. 53.088.000. Contoh kasus pada artikel ini hanya kebetulan memiliki PKP dan Pembulatan yang sama)

Perhitungan PPh 21
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 3.088.000 = Rp. 463.200

PPh 21 Setahun = Rp. 2.963.200
PPh 21 Sebulan = Rp. 2.963.200 : 12 = Rp. 246.933

Jadi sampai bulan Agustus 2017, gaji Joni yang telah dipotong PPH 21 sebesar:

Rp. 246.933 x 8 = Rp. 1.975.467

      1. PPh 21 dari Penghasilan Sebenarnya sampai bulan Agustus 2017:

Gaji Pokok: Rp. 10.000.000 x 8 = Rp. 80.000.000
BPJS TK:

JKK: (0,24% x Rp. 10.000.000) x 8 = Rp. 192.000
JKM: (0,30% x Rp. 10.000.000) x 8 = Rp. 240.000

BPJS KES: (4% x Rp. 8.000.000) x 8 = Rp. 2.560.000
(Karena basis pengali untuk BPJS Kesehatan lebih dari Rp. 8.000.000
maka pengali untuk BPJS Kesehatan menggunakan Rp. 8.000.000)

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 82.992.000
(hasil penjumlahan Gaji Pokok, BPJS TK, dan BPJS Kesehatan)

Pengurang
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 82.992.000 = Rp. 4.149.600
BPJS TK:

JHT: (2% x Rp. 10.000.000) x 8 = Rp. 1.600.000

Penghasilan Neto Setahun = Rp. 77.242.400
(hasil dari pengurangan Penghasilan Bruto Setahun dengan Pengurang)

PTKP K/1
Wajib Pajak Sendiri: Rp. 54.000.000
Status Menikah: Rp. 4.500.000
Tanggungan (1): Rp. 4.500.000

PTKP K/1 = Rp. 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Neto setahun: Rp. 77.242.400

PTKP K/1: Rp. 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 14.242.000
(hasil dari pengurangan Penghasilan Neto Setahun dengan PTKP K/1)

Pembulatan = Rp. 14.242.000
(hasil PKP dilakukan pembulatan ke bawah, misalnya: PKP = Rp. 15.088.753 maka Pembulatan = Rp. 15.088.000. Contoh kasus pada artikel ini hanya kebetulan memiliki PKP dan Pembulatan yang sama)

Perhitungan PPh 21
5% x Rp. 14.242.000 = Rp. 712.100

PPh 21 sebenarnya sampai bulan Agustus 2017 = Rp. 712.100

PPh 21 yang sudah dipotong sampai bulan Agustus 2017 = Rp. 1.957.467

Jadi Joni lebih bayar sebesar:
Rp. 1.957.467 – Rp. 712.100 = Rp. 1.245.367
(pajak lebih bayar ini diberikan kepada Joni beserta pemberian bukti pemotongan PPh 21 (A1) dan PT Karya Abadi membuat pembetulan)

Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan masuk Tengah Tahun

Pada bulan September 201, posisi Joni diisi oleh Umar. PT Karya Abadi memberikan gaji setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000, mendapat tunjangan BPJS Ketenagakerjaan JKK, JKM dan JHT sebesar 0,24%, 0,30% dan 3,70% dari gaji pokok. BPJS Kesehatan sebesar 4% yang ditanggung perusahaan. Umar membayar JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan BPJS Kesehatan sebesar 1%. Umar belum menikah. Berapa PPh 21 Umar tahun 2017 selama di PT Karya Abadi?

      1. Pajak per bulan selama tahun 2017

Pajak Perbulan selama tahun 2017

Gaji Pokok dari bulan Sept – Des 2017: Rp. 7.500.000 x 4 = Rp. 30.000.000
BPJS TK:

JKK : (0,24% x Rp. 7.500.000) x 4 = Rp. 72.000
JKM : (0,30% x Rp. 7.500.000) x 4 = Rp. 90.000

BPJS KES: (4% x Rp. 7.500.000) x 4 = Rp. 1.200.000

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 31.362.000

Pengurang
Biaya Jabatan: 5%x Rp. 31.362.000 = Rp. 1.568.100
BPJS TK:

JHT: (2% x Rp. 7.500.000) x 4 = Rp. 600.000

Penghasilan Neto Setahun = Rp. 29.193.900
(hasil dari pengurangan Penghasilan Bruto Setahun dengan Pengurang)

PTKP TK/0
Wajib Pajak Sendiri: Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 0
(tidak dikenakan pajak, karena Penghasilan Neto Setahun lebih kecil dari PTKP)

      1. Pajak per bulan selama tahun 2018

Gaji Pokok: Rp. 7.500.000 x 12 = Rp. 90.000.000
BPJS TK:

JKK : (0,24% x Rp. 7.500.000) x 12 = Rp. 216.000
JKM : (0,30% x Rp. 7.500.000) x 12 = Rp. 270.000

BPJS KES: (4% x Rp. 7.500.000) x 12 = Rp. 3.600.000

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 94.086.000

Pengurang
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 94.086.000 = Rp. 4.704.300
BPJS TK:

JHT: (2% x Rp. 7.500.000) x 12 = Rp.   1.800.000

Penghasilan Neto Setahun = Rp. 87.581.700
(hasil dari pengurangan Penghasilan Bruto Setahun dengan Pengurang)

PTKP TK/0
Wajib Pajak Sendiri: Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 33.581.700
(hasil dari pengurangan Penghasilan Neto Setahun dengan PTKP K/1)

Pembulatan = Rp. 33.581.000
(hasil PKP dilakukan pembulatan ke bawah, misalnya: PKP = Rp. 33.088.753 maka Pembulatan = Rp. 33.088.000. Contoh kasus pada artikel ini hanya kebetulan memiliki PKP dan Pembulatan yang sama)

Perhitungan PPh 21
5% x Rp. 33.581.000 = Rp. 1.679.050

PPh 21 Setahun = Rp. 1.679.050

PPh 21 Sebulan = Rp. 1.679.050 : 12 = Rp. 139.921

Itulah informasi terkait pajak penghasilan PPH 21 yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Leave a Comment